Covesia.com - Republik Islam Iran dan Republik Indonesia mempunyai kesamaan dalam dukungan terhadap Palestina untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat, walauPUN memiliki pendekatan yang berbeda.
"Walaupun pendekatan berbeda, kami mengapresiasi langkah Indonesia dalam ikut memperjuangkan Palestina merdeka dan berdaulat," kata Direktur Jenderal Urusan Asia Timur dan Oseania Kementerian Luar Negeri Iran Mahmoud Faranzandeh, di Teheran, Senin (22/1).
Di hadapan sejumlah wartawan Indonesia yang sedang berkunjung ke Iran, mantan Dubes Iran untuk Indonesia itu, melihat Indonesia dalam mendukung penyelesaian masalah konflik di tanah Palestina menggunakan pendekatan solusi dua negara (two state solution) melalui perundingan damai antara pihak Palestina dan Israel.
Sedangkan Iran berpandangan penyelesaian Palestina harus berdaulat penuh dan demokratis melibatkan semua penduduknya yang mengungsi di luar negerinya.
"Karena sikap kami, tanah Palestina adalah sepenuhnya milik masyarakat Palestina seutuhnya," katanya.
Namun demikian, perbedaan pendekatan itu tidak merusak usaha yang terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam mewujudkan kemerdekaan negaranya di antara dunia internasional.
Faranzandeh yang kenal dekat dengan Indonesia juga mengapresiasi Indonesa dalam usahanya yang aktif dalam perdamaian dunia, seperti halnya yang dilakukan di Palestina dan masalah Rohingya Myanmar. Iran dan Indonesia selalu bersama dalam upaya menciptakan perdamaian dunia dan keadilan dalam tata dunia.
Menurut dia, bila hubungan Indonesia dan Iran menjadi lebih erat maka akan memberi sumbangan besar bagi perdamaian dunia sekaligus akan menguntungkan dunia Islam. Pandangan ini pernah dikemukakan Presiden Iran Hassan Rouhani kepada Presiden Indonesia Joko Widodo saat kunjungannya ke Teheran tahun 2016.
Ia berharap Iran dan Indonesia bisa terus mempererat kerja sama di berbagai bidang, seperti perdagangan, sains dan teknologi dan seni budaya, karena Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia dan merupakan negara demokratis progresif.
Selain itu, dua negara muslim ini aktif dalam organisasi kerja sama negara-negara Islam (OKI) dan grup delapan negara berkembang (D-8), juga saling mendukung dalam Gerakan Non-Blok (GNB).
Ia mengakui ada hambatan dalam peningkatan hubungan dua negara ini, khususnya bidang ekonomi, karena adanya sanksi ekonomi yang diimpelementasikan AS dan beberapa negara Eropa terhadap Iran. Dampak yang terasa itu salah satunya sistem pembayaran perdagangan internasional yang tidak bisa dilakukan melalui perbankan Iran.
Namun, katanya, Iran sendiri tetap yakin bisa meminimalkan dampak sanksi ekonomi itu, karena pengalaman selama hampir 40 tahun negaranya tetap bisa terus membangun bagi masyarakatnya.
(ant/adi)
Baca berita selengkapnya
Komentar
Posting Komentar